OKU Selatan, MataPublikNews.id – Ketegangan politik pasca-Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 semakin meruncing. Di Desa Karet, dugaan seorang perangkat desa mengaku dipaksa mengundurkan diri oleh, kepala desa setelah hasil Pilkada tidak sesuai dengan keinginan sang kades.
“Sebelum diminta mundur, saya sempat ditelepon kepala desa. Nada bicaranya tinggi, ia mempertanyakan hasil Pilkada di desa kami dan menyindir saya mendukung calon yang tidak ia pilih,” ungkap perangkat desa yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Menurut perangkat desa tersebut, kepala desa merasa tidak puas dengan hasil Pilkada yang diduga memenangkan pasangan calon lain. Ia dituding tidak mengikuti arahan untuk mendukung calon tertentu, sehingga dianggap “tidak loyal” dan diminta mengundurkan diri.
Kasus ini, memicu kegemparan di tengah warga Desa Karet. Banyak yang menilai tindakan kepala desa sebagai bentuk tekanan politik yang tidak semestinya terjadi di era demokrasi. “Pilkada adalah hak setiap warga. Tidak seharusnya Kepala Desa memaksakan pilihannya, apalagi sampai meminta perangkatnya mundur,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Insiden ini menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Tagar seperti #IntimidasiPolitik dan #DemokrasiTerancam mulai trending, menggambarkan keprihatinan warganet atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.
Sementara itu, kepala desa belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan ini. Namun, beberapa pihak mendesak pemerintah daerah dan lembaga pengawas Pilkada untuk segera turun tangan dan mengusut kasus ini.
Peristiwa di Desa Karet ini, menjadi cerminan nyata bagaimana tensi politik Pilkada bisa merembet hingga ke tingkat desa, menciptakan konflik dan memecah hubungan sosial.
“Apakah ini akan berakhir dengan keadilan, atau justru membuka luka baru dalam demokrasi lokal? Publik menunggu langkah tegas dari pihak berwenang,” tandasnya.
Reporter: (Rn)
