MUARADUA, matapubliknews.id — Pembangunan perumahan di Desa Bumi Agung Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan, terkesan mewah, namun proses pembangunannya sangat disayangkan.
Hal ini dikarenakan tidak adanya penggalian pondasi yang memadai, sehingga kekuatan rumah tersebut diragukan.
Pondasi yang sangat dangkal ini menjadi perbincangan masyarakat dan publik. Pengembang perumahan diduga kuat melakukan praktik curang demi meraih keuntungan besar, dengan mengabaikan standar keselamatan bangunan, salah satunya membangun unit rumah tanpa galian pondasi yang sesuai.
Dugaan ini mencuat setelah temuan di lapangan dan laporan dari salah satu warga, yang menyaksikan langsung proses konstruksi di bagian belakang perumahan.
Berdasarkan pantauan, pembangunan perumahan tidak diawali dengan penggalian pondasi terlebih dahulu. Para pekerja langsung mendirikan pondasi dengan menggunakan batu putih yang diletakkan di atas tanah, dan pembesian tiang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dijanjikan kepada konsumen, Rabu 20 Mei 2026.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami melihat langsung di lokasi, beberapa bagian bangunan di belakang terkesan hanya ditempel saja tanpa ada galian pondasi bawah. Ini jelas sangat berbahaya untuk jangka panjang,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi kepada pekerja dan mandor di lapangan, mereka mengaku hanya mengikuti instruksi dan gambar kerja yang diberikan, tanpa memegang dokumen spesifikasi teknis bangunan secara lengkap.
Pengurangan spesifikasi material dan struktur ini, dinilai sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen, khususnya untuk skema perumahan KPR Bersubsidi dan Komersial.
Bangunan tanpa pondasi kokoh berisiko tinggi mengalami penurunan tanah, keretakan dinding bahkan struktur, serta berpotensi roboh jika terjadi cuaca buruk atau gempa bumi.
Kepada seluruh konsumen dan calon pembeli yang telah memberikan uang muka atau baru mendaftar di perumahan HKS, Desa Bumi Agung Jaya, Kecamatan Buay Rawan, dihimbau untuk berhati-hati dalam membeli atau mengkredit perumahan tersebut, karena sangat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Selain itu, semua pekerja proyek pembangunan perumahan HKS tidak memakai atribut keselamatan kerja, tanpa terkecuali. Pelaksana dan penanggung jawab kontraktor juga dianggap mengabaikan keselamatan para pekerja.
Diduga proyek pembangunan perumahan HKS, berjalan tanpa mematuhi aturan yang berlaku untuk kontraktor.
Kepada rekanan yang bekerja sama dalam proyek ini diharapkan segera turun ke lokasi pembangunan, karena pengerjaan pondasi dasar tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku. Pihak bank yang terlibat juga diminta memeriksa proyek ini, agar tidak mengalami kerugian.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen pembangunan perumahan HKS belum memberikan jawaban resmi terkait temuan ini. Penanggung jawab sulit dihubungi.
Calon konsumen mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta dinas terkait, untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti melanggar aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (*)
